Pemulihan Layanan Kesehatan di Padang Pariaman Butuh Rp187,3 Miliar
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Pemulihan layanan kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman menjadi fokus utama dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI yang diterima Bupati John Kenedy Azis, Kamis (29/1/2026), guna mempercepat penguatan sektor kesehatan pascabencana.
Kunspek tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari sebagai Ketua Tim, dengan dihadiri sejumlah anggota Komisi IX, antara lain Felly Estelita Runtuwene, Sukur H. Nababan, Vita Ervina, H. Tubagus Haerul Jaman, Ade Rezki Pratama, dan Netty Prasetiyani.
Pertemuan juga melibatkan perwakilan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional, BPJS Kesehatan, serta Kementerian Ketenagakerjaan.
Dalam paparannya, Bupati John Kenedy Azis menjelaskan bahwa bencana yang melanda Padang Pariaman berdampak signifikan terhadap infrastruktur dan layanan dasar, terutama sektor kesehatan.
“Setelah bencana, Padang Pariaman seakan mundur hampir 20 tahun. Kerusakan infrastruktur kesehatan dan dampaknya sangat terasa oleh masyarakat. Karena itu kami sangat berharap dukungan nyata pemerintah pusat untuk pemulihan dan penguatan layanan kesehatan,” tegas JKA.
Melalui Dinas Kesehatan dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengusulkan kebutuhan anggaran strategis bidang kesehatan sebesar Rp187.346.869.501 di luar skema R3P.
Usulan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas medis modern, pemerataan akses pelayanan, serta penguatan jaminan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Fokus anggaran mencakup pembangunan infrastruktur dan pengadaan alat kesehatan, antara lain penyediaan alat kesehatan untuk RS Tipe D di Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, senilai Rp65 miliar, serta pembangunan Rumah Sakit Jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp70 miliar.
Selain itu, Pemkab juga mengusulkan relokasi dan pembangunan Puskesmas Sintuk di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang sebesar Rp10,7 miliar.
Di luar pembangunan fisik, pemerintah daerah mengajukan anggaran Rp32,4 miliar untuk mendukung percepatan Universal Health Coverage (UHC) bagi 71.629 warga yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
“UHC adalah kunci agar masyarakat benar-benar terlindungi dari risiko kesehatan. Kami ingin tidak ada lagi warga yang tertinggal hanya karena persoalan administrasi atau kemampuan ekonomi,” ujar JKA.
Untuk memperkuat pelayanan di tingkat puskesmas, usulan tambahan meliputi pengadaan 12 unit kursi gigi senilai Rp3 miliar, penambahan tiga unit ambulans untuk Puskesmas Sikucur, Ampalu, dan Sintuk senilai Rp1,35 miliar, serta pengembangan Labkesda sebesar Rp2,7 miliar dan dukungan operasional Dinas Kesehatan Rp2 miliar.
Ketua Tim Kunspek Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari menegaskan pihaknya ingin memastikan pemulihan layanan kesehatan di Padang Pariaman berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan pemulihan layanan kesehatan ini terjamin dan tepat sasaran. Karena itu, silakan diusulkan secara rinci. Kami berharap pemulihan ini memiliki anggaran khusus dan tersendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, kunjungan kerja ini dilakukan atas arahan pimpinan DPR RI agar Komisi IX dapat mendorong kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai.
Sementara itu, anggota Komisi IX Ade Rezki Pratama menyatakan pihaknya akan kembali mengupayakan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) guna menutup kekurangan target capaian UHC di Padang Pariaman. “PBI akan kita coba usulkan kembali agar kekurangan target UHC bisa terpenuhi,” katanya.
Melalui sinergi dengan DPR RI dan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap pemulihan layanan kesehatan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. (*)
