Pemulihan Pascabencana Pasaman Butuh Ratusan Miliar, Bupati Welly Dorong Sinergi Pusat dan Provinsi
Padang, Ayosumbar.id – Pemulihan pascabencana Pasaman membutuhkan dukungan serius dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pasalnya, total dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung di Pasaman tercatat mencapai Rp586,52 miliar.
Hal itu disampaikan Bupati Pasaman, Welly Suhery, saat menghadiri Rapat Koordinasi Sinergitas Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Barat Tahun 2026 di Padang, Kamis (8/1/2026). Pada kesempatan tersebut, Bupati Welly juga menandatangani dokumen komitmen R3P sebagai bentuk keseriusan daerah dalam pemulihan pascabencana.
Dalam pemaparannya di hadapan jajaran BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumbar, Bupati Welly mengungkapkan bahwa bencana terjadi pada 24 hingga 26 November 2025 dan berdampak luas di 11 dari 12 kecamatan di Kabupaten Pasaman.
“Dampaknya sangat signifikan, mulai dari sektor perumahan, infrastruktur, hingga ekonomi dan sosial masyarakat,” ujar Welly di hadapan Sestama BNPB Rustian, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Kalaksa BPBD Sumbar Era Sumka Munaf, serta peserta rakor lainnya.
Ia merinci, sebanyak 361 unit rumah terendam banjir, sementara 31 rumah mengalami kerusakan dengan klasifikasi enam unit rusak berat, empat rusak sedang, dan 21 rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada jalan, jembatan, jaringan sumber daya air, serta fasilitas air bersih dan sanitasi.
Tak hanya itu, sektor ekonomi masyarakat turut terdampak, terutama lahan persawahan dan kolam ikan yang rusak sehingga mengganggu mata pencaharian warga. Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah juga mengalami kerusakan.
Berdasarkan hasil kajian Tim Jitupasna, kerusakan terbesar berada pada sektor infrastruktur dengan nilai mencapai Rp191,22 miliar, sementara nilai kerugiannya sebesar Rp376,21 miliar. Secara akumulatif, total kerusakan tercatat Rp196,67 miliar dan total kerugian mencapai Rp389,85 miliar yang tersebar di sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, serta lintas sektor.
“Kondisi ini berdampak pada terganggunya akses transportasi, air bersih, sanitasi, hingga munculnya wilayah permukiman yang terisolasi,” jelasnya.
Bupati Welly juga menyoroti potensi risiko lanjutan pascabencana, terutama munculnya retakan tanah di Kecamatan Lubuk Sikaping, Bonjol, dan Tigo Nagari. Sedikitnya 774 unit rumah dinyatakan terancam dan memerlukan relokasi ke lokasi yang lebih aman. Aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah pun turut terganggu.
Ancaman banjir susulan di Pasaman juga masih membayangi akibat potensi luapan sungai di Kecamatan Panti, Padang Gelugur, Rao, Rao Selatan, dan Lubuk Sikaping.
Dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemkab Pasaman telah menetapkan arah kebijakan yang selaras dengan RPJMD 2025–2029. Fokus utama diarahkan pada normalisasi sungai prioritas seperti Batang Sumpu dan Batang Masang, pemulihan akses transportasi, serta perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab Pasaman akan menyiapkan anggaran penanganan darurat yang diakomodasi melalui perubahan RKPD hingga APBD Perubahan Tahun 2026.
Dalam dokumen R3P untuk tiga tahun ke depan, kebutuhan pendanaan pemulihan pascabencana Kabupaten Pasaman diperkirakan mencapai Rp428,23 miliar, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Sumber pendanaan direncanakan berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, kementerian/lembaga terkait, serta hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kami sangat berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” tegas Welly.
Ia menambahkan, pemulihan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama demi memastikan kehidupan dan penghidupan masyarakat Pasaman dapat kembali pulih secara berkelanjutan. (*)
