Pengadaan Dipercepat, Pejabat OPD “Ngantor Bareng” di Ruang Bupati
Solok Selatan, AyoSumbar.id – Proses pengadaan dipercepat oleh Pemkab Solok Selatan, agar kegiatan fisik tahun 2026 maksimal. Demi memastikan proses berjalan tanpa hambatan, para pejabat pengadaan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta berkantor sementara di ruang kerja Bupati.
Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan, langkah ini diambil sebagai strategi percepatan agar setiap tahapan pengadaan bisa dipantau dan dikawal secara langsung.
Menurutnya, masih ada sejumlah persiapan kegiatan fisik yang perlu diselesaikan segera. Karena itu, Sekretaris Daerah, para asisten, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hingga panitia pengadaan diminta fokus bekerja terpusat hingga seluruh proses rampung.
“Semua kita kumpulkan di satu tempat supaya kendala bisa langsung dipetakan dan dicarikan solusi. Jangan sampai ada waktu terbuang,” tegas Khairunas, Senin (23/2/2026) di Halaman Kantor Bupati Solsel.
Bupati menilai, tantangan yang dihadapi tahun ini tidak ringan. Selain keterbatasan anggaran, pemerintah juga harus menjaga kualitas pelayanan publik. Ditambah lagi, jam kerja selama Ramadan yang lebih singkat berpotensi memengaruhi kecepatan proses administrasi.
Karena itu, ia meminta jajaran eselon II bergerak cepat melakukan evaluasi dan memastikan APBD segera berputar. “Pertumbuhan daerah harus kita kejar. Proses ini tidak boleh lambat,” ujarnya.
Arahan tersebut langsung ditindaklanjuti Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Syamsurizaldi, bersama para asisten. Rapat kerja pun digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati untuk menyamakan langkah seluruh kepala OPD dan pejabat pengadaan.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setdakab Solok Selatan, M Yudi, mengungkapkan bahwa hingga 23 Februari 2026, progres pengadaan barang dan jasa pemerintah masih di bawah lima persen dari total rencana pengadaan tahun ini.
Data tersebut menjadi alarm bagi jajaran pemerintah daerah untuk bekerja lebih intensif. Dengan pola kerja terpusat di ruang Bupati, diharapkan proses pengadaan fisik dapat melesat, sehingga pembangunan dan roda ekonomi daerah bisa segera bergerak lebih kencang. (adi)
