Perkuat Kesiapsiagaan Bencana di Sumbar, Mahyeldi Minta Jangan Tunggu Sirene
Pariaman, AyoSumbar.id – Kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar). Hal ini ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami tingkat Provinsi Sumbar di Kota Pariaman, Rabu (30/9/2026).
Gladi tersebut berlangsung di Balai Naras, Lapangan Parkir Josal Football Academy, Cubadak Air Utara, Kota Pariaman. Pelaksanaannya mencakup tiga tahapan, yakni Tabletop Exercise (TTX), Command Post Exercise (CPX), dan Field Training Exercise (FTX).
Menurut Mahyeldi, ketiga tahapan itu menjadi sarana untuk menguji kesiapan pemerintah bersama seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Evaluasi dari setiap tahapan juga harus digunakan untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana di Sumbar.
“Keberhasilan gladi ini justru diukur dari berapa banyak pembelajaran yang dapat kita peroleh untuk memperkuat kesiapsiagaan kita di masa depan,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, TTX berfungsi menguji pemahaman mengenai skenario, pembagian peran, kebijakan, serta mekanisme pengambilan keputusan. CPX menguji alur komando, koordinasi, komunikasi, pelaporan, dan mobilisasi sumber daya.
Pada tahap FTX, seluruh rencana yang telah disiapkan diuji penerapannya secara operasional di lapangan. Karena itu, setiap tahapan perlu menghasilkan catatan evaluasi yang dapat digunakan untuk memperkuat kesiapan menghadapi bencana.
Mahyeldi meminta seluruh hasil evaluasi didokumentasikan secara lengkap. Catatan tersebut mencakup kendala, keterlambatan, ketidaksesuaian prosedur, hingga keterbatasan sumber daya yang ditemukan selama gladi.
Hasil evaluasi itu, katanya, harus ditindaklanjuti pemerintah kabupaten dan kota bersama perangkat daerah terkait. Langkah tersebut diperlukan agar persoalan yang ditemukan dalam latihan tidak kembali menjadi hambatan saat terjadi kondisi darurat.
“Jangan menunggu bencana datang untuk belajar berkoordinasi. Jangan menunggu sirene berbunyi untuk mencari jalur evakuasi. Jangan menunggu keadaan darurat untuk menentukan siapa berbuat apa. Semua itu harus kita siapkan dari sekarang,” tegasnya.
Mahyeldi juga meminta penguatan sistem komando dan koordinasi lintas instansi melalui SOP yang dipahami seluruh unsur. Sistem komunikasi kedaruratan perlu diuji dan diperkuat secara berkelanjutan melalui sinergi BPBD, BMKG, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, dan relawan.
Pembelajaran dari gladi juga tidak boleh berhenti di lokasi pelaksanaan. Masing-masing pemerintah kabupaten dan kota diminta membawa hasil tersebut ke wilayahnya untuk disosialisasikan kepada OPD dan masyarakat.
Dengan cara itu, pengetahuan serta keterampilan menghadapi bencana dapat semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari. Mahyeldi menilai pelibatan masyarakat secara luas dan pelaksanaan latihan secara berkala penting untuk membangun kesiapsiagaan bencana.
“Semakin banyak yang terlibat dan semakin sering dilaksanakan, semakin baik, sehingga proses internalisasi terhadap kebencanaan itu betul-betul menjadi sesuatu yang melekat dalam keseharian kita,” katanya.
Mahyeldi turut mengingatkan bahwa ancaman gempa bumi dan tsunami tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, kesiapsiagaan membutuhkan kerja sama lintas daerah.
Selain kesiapan sistem dan personel, kebutuhan dasar masyarakat terdampak juga harus diperhatikan dalam penanganan darurat. Kebutuhan tersebut meliputi konsumsi, tempat pengungsian yang layak, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya.
“Kesiapsiagaan kita menghadapi musibah bencana ini harus menjadi budaya kita, harus menjadi hal yang melekat dalam keseharian kita,” ujarnya.
BNPB Minta Renkon Terus Diuji
Sekretaris Utama BNPB Rustian mengapresiasi Pemprov Sumbar dan BPBD yang telah menguji Rencana Kontinjensi (Renkon) gempa bumi dan tsunami. Ia meminta dokumen tersebut terus diperbarui dan diuji secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.
Rustian juga menyoroti kesiapan jalur dan tempat evakuasi. Selain itu, skenario rujukan kesehatan perlu dipastikan agar pelayanan tetap berjalan ketika bencana berdampak pada fasilitas kesehatan.
Rumah sakit yang berada di lokasi aman, menurutnya, perlu disiapkan untuk mendukung pelayanan kesehatan apabila fasilitas lainnya terdampak bencana.
“Bencana ini kita tidak tahu kapan terjadinya, dan yang pasti akan terjadi. Karena itu kita tidak boleh takut, tetapi harus siap,” katanya.
Pariaman Dorong Masyarakat Siap Hadapi Bencana
Wali Kota Pariaman Yota Balad menyebut gladi tersebut sebagai bagian penting dalam membangun ketangguhan masyarakat. Menurutnya, manusia tidak dapat mencegah alam berkehendak, tetapi dapat mempersiapkan diri untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.
Ia mengajak masyarakat memanfaatkan gladi sebagai momentum memahami tindakan yang harus dilakukan ketika gempa dan tsunami terjadi. Masyarakat juga perlu mengenali jalur serta titik evakuasi dengan semangat “Siap untuk Selamat.”
Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan kesiapsiagaan bencana di Sumbar agar pengetahuan, koordinasi, dan kemampuan menghadapi gempa bumi serta tsunami dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (*)
