Program JKN Kian Menguat, Cakupan Peserta Capai 282,7 Juta Jiwa
Jakarta, AyoSumbar.id – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat dan produktif. Hingga akhir 2025, jumlah peserta JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau setara 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan Program JKN tidak hanya memberikan perlindungan pembiayaan kesehatan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang semakin mudah dan berkualitas.
Menurut Pujo, sepanjang 2025 Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari. Tingginya angka tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus keberhasilan BPJS Kesehatan dalam memperluas akses layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai layanan, seperti aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), dan Care Center 165. Inovasi tersebut didukung jaringan layanan yang terdiri atas 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang telah bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Dari sisi keuangan, BPJS Kesehatan mencatat aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sebesar Rp30,04 triliun pada akhir 2025. Dana tersebut dinilai mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara hasil investasi DJS Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun sebagai bagian dari pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati untuk menjaga keberlanjutan program.
Selain itu, BPJS Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangannya. Capaian tersebut turut diperkuat dengan berbagai indikator tata kelola organisasi yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Program ini berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan dan melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat biaya kesehatan.
Meski demikian, BPJS Kesehatan mencatat biaya pelayanan kesehatan sepanjang 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini. Karena itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga keberlanjutan pembiayaan Program JKN.
Pujo menegaskan keberhasilan Program JKN merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu mendukung terwujudnya Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Haris Prayudi mengatakan pihaknya terus berkomitmen memastikan seluruh peserta JKN di wilayah kerja memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Menurutnya, berbagai inovasi layanan digital yang dikembangkan BPJS Kesehatan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi maupun informasi tanpa harus datang ke kantor cabang.
“Kami terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital seperti Mobile JKN, PANDAWA, dan Care Center 165. Selain lebih praktis, layanan ini juga menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik agar peserta JKN dapat mengakses layanan kapan pun dan di mana pun,” ujar Haris Prayudi.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif serta memanfaatkan layanan kesehatan sesuai prosedur. Menurutnya, keberlangsungan Program JKN merupakan tanggung jawab bersama sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh seluruh masyarakat.
