RAPBD Padang 2026: Pemko Fokus Efisiensi, Tetap Pro-Rakyat
Padang, AyoSumbar.id – RAPBD Padang 2026 menjadi perhatian utama dalam Rapat Paripurna DPRD Padang, Rabu (12/11/2025), ketika Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menjaga rasionalitas pendapatan dan menekan belanja nonprioritas.
Fadly menjelaskan, Pemko Padang menerapkan kebijakan penetapan target pendapatan yang realistis dan terukur. Pemerintah mempertimbangkan alokasi dana transfer pusat dan provinsi, realisasi pendapatan 2025, serta potensi ekonomi daerah.
Menurutnya, kebijakan itu sejalan dengan pandangan Fraksi Demokrat yang menekankan pentingnya perencanaan berbasis data.
Ia mengungkapkan, pendapatan daerah menurun Rp345,8 miliar dibandingkan kesepakatan awal KUA-PPAS. Untuk mengatasi hal ini, Pemko melakukan digitalisasi layanan pajak dan retribusi serta memperkuat pengawasan Satgas Pendapatan Daerah.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fadly menyebutkan revisi target dari Rp1,126 triliun menjadi Rp1,005 triliun masih dibahas oleh Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan OPD penghasil PAD.
Ia juga menyoroti kendala pemungutan retribusi Pasar Raya Fase VII yang belum terealisasi karena asetnya belum diserahkan Kementerian PUPR.
“Kami mempercepat proses serah terima supaya retribusinya segera masuk,” tegasnya.
Selain itu, Pemko mengoptimalkan retribusi Rumah Potong Hewan melalui pengawasan pemotongan di luar RPH. Retribusi sampah ditingkatkan dengan penataan lokasi pembuangan sementara dan sertifikasi petugas pemungut.
Pemerintah juga meninjau ulang kerja sama parkir, menambah titik baru, dan memperbarui SK Wali Kota tentang ruas jalan yang dapat dijadikan lokasi parkir.
Pada sisi belanja, Fadly menegaskan RAPBD Padang 2026 tetap memprioritaskan program yang menyentuh langsung masyarakat.
“Belanja daerah kami arahkan untuk kegiatan wajib dan pelayanan dasar sesuai standar minimum, termasuk Sekolah Rakyat serta pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Pemerintah, lanjutnya, menjalankan efisiensi dan refocusing pada kegiatan nonprioritas. Penghematan dilakukan pada belanja listrik, air, telepon, kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan kantor.
Fadly juga memastikan Pemko tetap melanjutkan kebijakan konversi pegawai non-ASN menjadi PPPK dengan kebutuhan anggaran Rp428,5 miliar.
Program BPJS Kesehatan gratis menjadi salah satu fokus RAPBD Padang 2026. Fadly menjelaskan, program ini sudah dimulai pada Perubahan APBD Padang 2025 dengan anggaran Rp11,1 miliar untuk 43,6 ribu jiwa. Tahun depan, cakupannya meningkat menjadi Rp39,1 miliar untuk 86,3 ribu jiwa.
Pemko Padang juga menyiapkan dukungan terhadap Program Sekolah Rakyat dengan pengadaan tanah senilai Rp17 miliar. Kebijakan ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dalam aspek pembiayaan, Fadly memaparkan penyesuaian proyeksi sisa pembiayaan (SILPA) 2025 dari Rp81,4 miliar menjadi Rp65,9 miliar karena pembatalan rencana pinjaman daerah.
Rencana pinjaman Rp81,4 miliar sebelumnya akan digunakan untuk revitalisasi Pasar Raya dan kawasan Pantai Padang. “Kami sudah menyesuaikan perhitungan pinjaman dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 tentang batas maksimal kumulatif defisit APBD,” jelasnya.
Sebagai penutup, Fadly menegaskan Pemko terus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar bernilai ekonomi. “Aset yang tidak produktif dan tak strategis bisa dilelang sesuai aturan agar hasilnya kembali ke masyarakat,” ujarnya. (*)
