Rehabilitasi dan Rekonstruksi Padang Pariaman Dipercepat, 15 Fasilitas Kesehatan Terdampak
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Rehabilitasi dan rekonstruksi Padang Pariaman terus dipercepat setelah banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025 masih menyisakan kerusakan pada fasilitas pemerintahan, layanan kesehatan, jalan, dan jembatan hingga Rabu (7/10/2026).
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), menyampaikan hal itu saat mengikuti monitoring dan evaluasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintah daerah kini memprioritaskan pemulihan akses masyarakat sekaligus memastikan fasilitas pelayanan publik dapat kembali berfungsi.
“Hasil pemetaan dan monitoring menunjukkan dampak bencana tidak hanya mengenai infrastruktur umum. Sejumlah fasilitas yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari juga mengalami kerusakan,” ujarnya dikutip Kamis (8/10/2026).
Pada sektor kesehatan, lanjutnya, tercatat 15 fasilitas layanan publik terdampak. Rinciannya terdiri atas 13 fasilitas kesehatan dengan kerusakan ringan serta dua Kantor Urusan Agama (KUA) yang turut terdampak.
“Ke-13 fasilitas kesehatan tersebut mencakup puskesmas, pustu, polindes, poskesri, dan tempat praktik mandiri bidan yang tersebar di wilayah Padang Pariaman. Di antaranya terdapat Puskesmas Sintuak, Puskesmas Padang Sago, dan Puskesmas Limau Puruik,” paparnya.
Kondisi Puskesmas Sintuk di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang mendapat perhatian khusus. Evaluasi menunjukkan fasilitas tersebut berada di kawasan rawan banjir. Karena itu, pemerintah menilai relokasi diperlukan untuk menjaga keamanan sekaligus keberlangsungan pelayanan kesehatan.
“Selain itu juga terdapat dua KUA yang terdampak. Yanki KUA Ulakan Tapakih dan KUA Batang Anai. Pada KUA Batang Anai, kendaraan operasional mengalami kerusakan setelah terendam banjir,” ungkapnya.
Dampak pascabencana Padang Pariaman juga terlihat pada bangunan pemerintahan. Tim monitoring mencatat tujuh kantor terdampak, dengan empat bangunan mengalami kerusakan ringan dan tiga lainnya rusak berat.
JKA menjelaskan bahwa empat kantor yang masuk kategori rusak ringan ialah Kantor Camat Ulakan Tapakih, Kantor Nagari Sandi Ulakan, Kantor Nagari Sungai Gimba Ulakan, dan Kantor Nagari Sikabu Lubuak Aluang.
“Sementara itu, kerusakan berat tercatat pada Kantor Camat Batang Anai, Kantor Nagari Sungai Buluah, dan Kantor Nagari Pilubang,” imbuhnya.
Ia memastikan bahwa pemerintah memberi perhatian pada kerusakan tersebut. Sebab, kantor-kantor itu menjadi tempat masyarakat memperoleh pelayanan administrasi dan pemerintahan.
“Pemulihan infrastruktur pascabencana juga mencakup jalan dan jembatan. Sejumlah pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah mulai berjalan, sementara pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta pihak terkait,” urainya.
John Kenedy Azis menekankan pentingnya mengembalikan akses masyarakat yang sempat terputus. Menurut dia, kondisi jalan dan jembatan berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Walaupun bencana terjadi pada November tahun lalu, sampai sekarang masyarakat masih merasakan dampaknya. Karena itu, penanganan pascabencana harus terus kita kawal dan dipercepat,” ujar John Kenedy Azis.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan kembali tidak semata-mata mengembalikan kondisi fasilitas seperti sebelum bencana. Faktor risiko perlu diperhitungkan agar bangunan dan infrastruktur yang direhabilitasi lebih aman serta mampu menghadapi potensi bencana.
Sedangkan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara, Marsma TNI Ridha Hermawan, turut memaparkan hasil pemantauan.
Dalam kegiatan tersebut, Ridha menyampaikan daftar usulan rehabilitasi sejumlah bangunan pemerintah yang terdampak bencana di Padang Pariaman.
Evaluasi itu menjadi bagian dari upaya memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan berdasarkan kebutuhan di lapangan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemkab Padang Pariaman berharap koordinasi lintas pemerintah dapat mempercepat seluruh tahapan pemulihan. Targetnya, fasilitas pemerintahan kembali berfungsi optimal, pelayanan publik tidak terganggu, dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan lebih aman dan nyaman. (*)
