SAKIP Padang Pariaman Diperkuat melalui Bimtek Akuntabilitas Kinerja
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – SAKIP Padang Pariaman menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Hall IKK Padang Pariaman, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Bimtek Penguatan SAKIP ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Ahmad Hasmy, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas I.
Peserta kegiatan terdiri dari para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Camat, serta Tim SAKIP Padang Pariaman. Mereka mengikuti pembahasan mengenai penguatan penerapan sistem kinerja pemerintahan daerah.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tidak cukup hanya menjalankan program dan kegiatan. Pemerintah juga harus mampu menunjukkan hasil, manfaat, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurut Rahmat, penerapan SAKIP harus dipandang sebagai sistem kinerja yang terhubung mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, evaluasi, hingga pelaporan. Seluruh tahapan tersebut perlu berjalan konsisten untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.
“SAKIP bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Rahmat.
Ia menjelaskan, nilai SAKIP Padang Pariaman 2024 dan 2025 telah berada pada kategori BB atau Sangat Baik. Capaian tersebut menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus berbenah. Target berikutnya adalah meraih nilai A (Memuaskan). Hal ini menuntut keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Ahmad Hasmy menyebut penguatan SAKIP harus berjalan sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Berdampak yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia menilai reformasi birokrasi tidak lagi hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi dan kepatuhan.
Menurutnya, birokrasi harus mampu menghasilkan kinerja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan tersebut.
“Melalui transformasi birokrasi digital, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan,” jelas Ahmad Hasmy.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami implementasi SAKIP secara menyeluruh. Penguatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah menuju pemerintahan yang berkinerja tinggi dan berdaya guna bagi masyarakat. (*)
