Satgas PRR Cek Progres Pemulihan Pascabanjir Bandang di Padang Pariaman
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Satgas PRR (Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Pascabencana Alam Sumatera melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya rehabilitasi serta rekonstruksi pascabanjir bandang di Kabupaten Padang Pariaman. Kunjungan kerja tersebut juga dimanfaatkan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan infrastruktur dan bantuan bagi masyarakat di kawasan terdampak bencana.
Tim supervisi Satgas PRR dipimpin Wakil II Pos Komando Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma dari Mabesad. Ia didampingi Anggota Pos Komando Analisis dan Evaluasi Satgas PRR Gatot Satria Wijaya, Analis Kebencanaan Ahli Madya Kedeputian Penanganan Darurat BNPB, serta Anggota Pos Komando Data Satgas PRR Sertu Tri Wahyu Hadiyanto. Kegiatan itu turut melibatkan unsur Kodim 0308/Pariaman dan Polres Pariaman.
Rombongan diterima langsung oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Pendopo Bupati pada Kamis (11/6/2026). Setelah penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan.
Dalam rapat tersebut, John Kenedy Azis menjelaskan kondisi daerahnya setelah banjir bandang yang terjadi pada akhir 2024. Menurutnya, dampak bencana masih dirasakan masyarakat hingga saat ini, baik terhadap sarana publik maupun sektor ekonomi.
“Banyak infrastruktur vital yang lumpuh, mulai dari jembatan putus hingga jalan rusak berat. Lahan pertanian warga juga tidak lagi bisa digarap akibat perubahan aliran sungai. Sejumlah fasilitas pendidikan rusak dan tidak dapat digunakan. Kondisi ini berdampak besar terhadap kehidupan dan perekonomian masyarakat,” ujar John Kenedy Azis.
Ia menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan keselamatan serta keberlangsungan aktivitas masyarakat.
Bupati juga mengungkapkan peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu ketika seorang warga terpaksa menyeberangi sungai dengan bantuan seutas tali akibat jembatan yang terputus. Warga tersebut sempat hanyut setelah kehilangan pegangan, namun berhasil diselamatkan oleh masyarakat sekitar.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur bukan hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa,” tegas JKA.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap Satgas PRR dapat memasukkan sejumlah kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam prioritas nasional sehingga proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan menyeluruh.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur TNI-Polri, Kejaksaan, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan pascabencana.
Usai rapat, rombongan Satgas PRR bersama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan BPBD langsung melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi terdampak bencana.
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah kawasan Asam Pulau. Di lokasi itu, tim melihat dampak perubahan aliran sungai serta kondisi jalan penghubung menuju PLTA Singkarak yang terputus akibat bencana.
Selanjutnya, rombongan menuju Tanah Taban untuk meninjau lahan pertanian yang terdampak banjir. Kawasan tersebut dinilai memerlukan penanganan lanjutan agar dapat kembali dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.
Peninjauan kemudian berlanjut ke Jembatan Anduriang yang putus akibat banjir bandang. Kerusakan jembatan tersebut memengaruhi konektivitas warga sekaligus menghambat aktivitas ekonomi, akses pendidikan, dan mobilitas sehari-hari.
Hingga saat ini, masyarakat masih menggunakan rakit sebagai sarana penyeberangan darurat untuk melintasi Sungai Batang Anai. Di kawasan tersebut, rombongan juga meninjau kondisi lahan pertanian serta dampak perubahan aliran sungai terhadap kehidupan warga.
Kunjungan lapangan ditutup dengan peninjauan ke Jembatan Sikabu yang menjadi salah satu infrastruktur prioritas dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kunjungan Satgas PRR menunjukkan komitmen sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan Padang Pariaman. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan rehabilitasi sehingga masyarakat terdampak segera kembali menjalani aktivitas normal. (*)
