Sistem Keprotokolan Terintegrasi Pemprov Sumbar, Pangkas Birokrasi
Padang, AyoSumbar.id – Sistem keprotokolan terintegrasi Pemprov Sumbar menjadi terobosan baru yang digagas Kepala Bagian Protokol Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Ade Pratama.
Inovasi berbasis teknologi ini diberi nama Efektivitas Pelayanan Keprotokolan Melalui Sistem Terintegrasi dan Modern dan dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan keprotokolan, baik bagi pimpinan daerah maupun masyarakat luas.
Ade menjelaskan, terobosan ini hadir sebagai jawaban atas tuntutan publik terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien.
“Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemprov Sumbar, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang profesional, melayani, dan berdaya saing,” ujar Ade di ruang kerjanya, Kamis (14/8/2025).
Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setdaprov Sumbar tahun 2024, indeks kualitas layanan keprotokolan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) telah mencapai angka 83,96, melampaui target 82,35.
Meski demikian, Ade menargetkan peningkatan lebih lanjut hingga 86,75 pada tahun 2026. “Aksi perubahan ini adalah salah satu langkah strategis untuk mencapai target tersebut. Harapannya, capaian indeks kualitas layanan dapat sesuai atau bahkan melampaui sasaran yang ditetapkan,” jelasnya.
Manfaat inovasi ini dinilai signifikan. Bagi pimpinan, sistem akan memperkuat citra kepemimpinan dan meningkatkan kepercayaan publik. Bagi pegawai, beban administratif berkurang sehingga pekerjaan lebih efisien. Sementara bagi masyarakat, layanan menjadi lebih mudah diakses dan cepat direspons.
Kelebihan utama sistem ini adalah bentuknya yang berupa aplikasi digital berbasis Android dan iOS, terhubung dengan layanan lain di Biro Adpim. “Dengan begitu, proses birokrasi bisa dipangkas, layanan dapat berjalan berkesinambungan, dan kualitas pelayanan meningkat signifikan,” tegas Ade.
Pemprov Sumbar optimistis, dengan dukungan teknologi dan sistem terintegrasi, inovasi ini akan menjadi tonggak baru pelayanan keprotokolan. Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat reformasi birokrasi, tetapi juga semakin mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat. (*)
