Wacana Pemekaran Padang Pariaman Menguat, Musyawarah Diagendakan 26 Juli
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Wacana pemekaran Padang Pariaman mencuat semakin menguat. Penegasan ini dikemukakan pucuk adat Nagari Katapiang, Rangkayo Rajo Sampono, saat penutupan Pekan Kebudayaan Nagari Katapiang, kemarin.
“Insya Allah niniak mamak dan tokoh-tokoh masyarakat dari Batang Anai, Lubuak Aluang, Sintuak Toboh Gadang, Ulakan Tapakih, dan Nan Sabaris akan mengadakan musyawarah besar untuk mematangkan rencana melahirkan kabupaten baru,” ujar Rajo Sampono.
Ia menambahkan, musyawarah tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 Juli mendatang. “Wacana pemekaran Padang Pariaman bukan hal baru. Ini momentum yang tepat untuk direalisasikan demi meringankan beban Bupati Padang Pariaman yang saat ini kesulitan anggaran,” tegasnya.
Rajo Sampono juga melayangkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis. Ia menilai awal masa kerja bupati tidak memberikan perubahan yang membaik seperti yang digadang-gadangkan.
Justru, Rajo Sampono melihat terjadi kemerosotan kepemimpinan. Sebab, bupati memicu konflik sosial akibat ucapannya. “Bagaimana bisa membangun bersama kalau tidak ada saling menghargai? Kami dilecehkan,” katanya penuh kecewa.
Senada, niniak mamak lainnya, ES Sampono Rajo Panyinggahan, menyebut persoalan ini bermula dari ucapan bupati yang dinilai menyinggung martabat masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian harus dilakukan langsung oleh bupati. “Kami akan RDP (rapat dengar pendapat) di DPRD Padang Pariaman pada Senin (14/7/2025). Kalau hanya kirim perwakilan, percuma,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rajo Panyinggahan mengisyaratkan jika RDP tidak menghasilkan solusi, maka pihaknya tak menutup kemungkinan akan mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Bupati Padang Pariaman.
“Kalau tidak ada titik temu, maka dalam musyawarah 26 Juli nanti, mosi tidak percaya bisa saja menjadi keputusan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman, Wira Satria, turut angkat bicara terkait situasi yang terjadi di Katapiang. Ia menilai peristiwa ini sebagai pelajaran penting bagi kepala daerah. “Seorang bupati harus mampu menjaga sikap dan tutur katanya. Ini jabatan publik, bukan pribadi,” ungkap Wira.
Meskipun demikian, secara kelembagaan DPRD belum dapat mengambil sikap terhadap rencana pemekaran tersebut. “Setiap usulan tentu akan kami bahas secara kolektif. Prosesnya tidak singkat,” jelas Wira yang juga merupakan anak Nagari Katapiang.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, belum memberikan tanggapan atas wacana pemekaran Padang Pariaman maupun potensi mosi tidak percaya yang bakal dilayangkan para tokoh adat dan masyarakat kepadanya. (*)
