Relokasi Rumah Pascabencana Jadi Sorotan Fadly Amran dalam Forum Rebupon Kemendagri
Padang, AyoSumbar.id – Relokasi rumah bagi warga terdampak bencana menjadi salah satu isu utama yang disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat mengikuti agenda rutin Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (Rebupon) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring dari Kediaman Resmi Wali Kota, Rabu (29/4/2026).
Forum Rebupon yang telah berlangsung selama tiga bulan itu menjadi sarana bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi, kendala, serta kebutuhan daerah secara langsung kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda).
Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran mengangkat sejumlah persoalan yang membutuhkan percepatan koordinasi antarkementerian. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah penanganan 557 rumah yang mengalami rusak berat dan hanyut akibat bencana.
Ia menjelaskan, perubahan sempadan sungai setelah bencana berpotensi menambah jumlah relokasi rumah karena banyak bangunan kini berada di kawasan rawan bencana maupun pada sempadan sungai yang baru.
“Kami butuh landasan saintifik dan kepastian hukum terkait perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ada potensi penambahan sekitar 500 hingga 1.000 rumah lagi yang harus direlokasi karena berada di kawasan rawan bencana atau sempadan sungai yang baru,” ujar Fadly Amran.
Fadly berharap kementerian terkait, di antaranya ATR/BPN, Bappenas, dan BNPB, segera menyinkronkan data sehingga Pemerintah Kota Padang dapat mengajukan pembangunan hunian tetap sebelum batas waktu pengajuan berakhir.
Selain persoalan relokasi rumah, Wali Kota juga menyoroti tingginya sedimentasi sungai yang dinilai memerlukan penanganan lebih cepat. Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan khusus mengenai izin tambang untuk normalisasi sungai dengan melibatkan pihak swasta berdasarkan kajian ilmiah.
“Masyarakat merasa gamang dengan sedimentasi yang ada. Jika pihak swasta diizinkan melakukan pengerukan melalui kajian ilmiah, sedimentasi bisa teratasi lebih cepat dan memiliki nilai ekonomi, terutama untuk kebutuhan material proyek strategis seperti flyover dan jalan tol,” katanya.
Pada sektor pariwisata dan budaya, Fadly menegaskan kesiapan Kota Padang menjadi Kota Gastronomi UNESCO dengan menjadikan kawasan Kota Tua Padang sebagai pusat pengembangan. Menurutnya, perpaduan budaya Minang, India, Tionghoa, dan Nias telah melahirkan identitas kuliner yang khas dan layak memperoleh pengakuan dunia.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Direktur Otonomi Daerah, Cheka Virgowansyah, menyatakan Kemendagri siap mengawal proses percepatan yang dibutuhkan Pemerintah Kota Padang. Untuk persoalan RTRW, pihaknya akan memfasilitasi percepatan rekomendasi teknis bersama ATR/BPN dan BNPB.
“Kami akan support Pak Wali untuk percepatan di ATR/BPN sehingga penetapan RTRW memiliki landasan kuat. Terkait normalisasi sungai, kami akan mengecek kembali apakah sudah masuk dalam Rencana Induk (Renduk) pengerjaan di pusat,” ujar Cheka.
Terkait pengembangan sektor pariwisata, Cheka mengapresiasi langkah Kota Padang dalam membidik status Kota Gastronomi UNESCO. Ia juga mendorong pemerintah daerah agar turut mengupayakan pengakuan sebagai Heritage City UNESCO.
“Kami akan komunikasikan dengan Sesmen Kemenparekraf untuk percepatan di sektor ekonomi kreatif dan mencoba menjajaki jalur UNESCO seperti yang pernah dilakukan di kota-kota tua lainnya,” tutupnya. (*)
