Pekan Kebudayaan Daerah 1 di Nagari Katapiang Dibatalkan H-5, Bupati Paparkan Alasan hingga Salahkan Anggotanya
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Pekan Kebudayaan Daerah 1 Padang Pariaman yang semula direncanakan berlangsung di Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, pada Kamis-Sabtu (10-12/7/2025), dibatalkan 5 hari (H-5) jelang kegiatan itu.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil atas dasar pertimbangan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Pertimbangan pertama berkaitan dengan Inpres No 1 tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi anggaran. Seluruh daerah diminta menyesuaikan, dan tentu saja Pemkab Padang Pariaman juga harus tunduk pada kebijakan nasional ini,” jelas JKA dalam keterangan resminya, Minggu (6/7/2025).
Ia menambahkan bahwa rencana pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah 1 membutuhkan dana lebih dari Rp200 juta. Jumlah itu dinilai tidak sejalan dengan semangat penghematan anggaran sebagaimana diatur dalam Inpres tersebut.
Menurutnya, penggunaan anggaran sebesar itu dalam satu kegiatan yang hanya melibatkan satu nagari dikhawatirkan, menimbulkan kecemburuan dari nagari-nagari lain. “Kami tidak ingin muncul kesan bahwa di tengah himbauan efisiensi justru ada kegiatan yang dianggap menghamburkan dana,” ujar JKA.
Ia juga mengatakan lemahnya koordinasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman, menjadi pemicu persoalan itu. Sehingga, ia baru mengetahui bahwa Pekan Kebudayaan Daerah 1 bakal menyerap APBD.
“Padahal, festival budaya di Padang Pariaman sebelumnya pembiayaan berasal dari sponsor, perantau, dan partisipasi masyarakat tanpa mengandalkan dana APBD,” katanya.
“Kita punya 103 nagari. Semua harus diperlakukan adil. Tidak boleh satu nagari mendapat perlakuan istimewa dalam hal anggaran,” tegasnya.
Meski Pekan Kebudayaan Daerah 1 dibatalkan, JKA memastikan bahwa para seniman yang telah mempersiapkan diri tetap akan difasilitasi. Pihaknya tengah merancang alternatif kegiatan budaya dalam format berbeda, yang akan langsung dikelola bersama pemerintah nagari tanpa melibatkan dinas.
“Kegiatan tetap akan ada, tetapi bentuknya akan kami sesuaikan. Koordinasinya akan dilakukan langsung di tingkat nagari, dan tidak melibatkan dinas sebelum dievaluasi,” ungkapnya.
Soal waktu pelaksanaan kegiatan pengganti, JKA menyerahkan sepenuhnya kepada para pemangku kepentingan di Nagari Katapiang. Ia optimistis bahwa dengan dukungan para tokoh dan semangat masyarakat, wadah kesenian akan tetap hidup.
“Saya percaya Nagari Katapiang mampu, karena antusiasme masyarakat dan tokoh nagari untuk kesenian begitu kuat. Kita tetap komit mendukung budaya, meski dengan pola yang lebih efisien dan merata,” pungkasnya.
Sedangkan Kepala Disdikbud Padang Pariaman, Anwar, belum merespon saat dihubungi hingga berita ini diterbitkan.
Sebelumnya, tokoh masyarakat Nagari Katapiang, Bahrum Hikmah Rangkayo Rajo Sampono, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta jadi tuan rumah Pekan Kebudayaan Daerah 1. Meskipun Bupati Padang Pariaman menyatakan pembatalan, pihaknya tetap mengadakan pekan kebudayaan tanpa dukungan Pemkab Padang Pariaman. (*)
