KSPSI Pasaman Barat Gelar Aksi Damai, Wabup Janji Tindaklanjuti Aspirasi Buruh
Pasaman Barat, AyoSumbar.id – DPC KSPSI Pasaman Barat menggelar aksi unjuk rasa damai di Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat, Kamis (24/9/2026). Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan nasional yang digalang Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI).
Koordinator Lapangan Aksi DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pasaman Barat, Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa aksi tersebut digelar untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan demi kepentingan, perlindungan, serta kesejahteraan pekerja di daerah.
“Pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih dihadapi oleh para pekerja di Pasaman Barat saat ini,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, KSPSI Pasaman Barat menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih dialami buruh, mulai dari pemenuhan hak normatif, peningkatan kesejahteraan, hingga kepastian perlindungan hukum dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Buruh menilai kondisi ini membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah.
Adapun tuntutan yang disampaikan KSPSI Pasaman Barat mencakup penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Perda Penahanan Ijazah Pekerja, serta Perda Perekrutan Tenaga Kerja dengan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar. Selain itu, mereka juga mendesak pembentukan Dewan Pengupahan dan pengaktifan kembali Lembaga Tripartit.
KSPSI Pasaman Barat turut menekankan pentingnya penetapan Standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang jelas dan adil. Mereka menilai hal ini sebagai salah satu langkah strategis untuk menjamin kesejahteraan buruh di daerah. Penetapan UMK dianggap mampu memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus mendorong iklim usaha yang sehat.
Selain itu, penguatan pengawasan ketenagakerjaan juga menjadi tuntutan utama. Buruh meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pengaturan jam kerja, serta perusahaan yang tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hal ini dinilai penting untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif.
Ketua DPC KSPSI Pasaman Barat, H. Mulyadi, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan cerminan keresahan buruh terhadap lemahnya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap pekerja. “Kami berharap aspirasi pekerja dapat menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui langkah nyata, sehingga kesejahteraan serta perlindungan pekerja di Pasaman Barat semakin baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan buruh diterima langsung oleh Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, di ruang auditorium Kantor Bupati. Ihpan menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan buruh.
“Kita siap untuk memproses laporan-laporan dari buruh, dan dalam tujuh hari ke depan kita akan membahas kembali. Nantinya kami akan menghubungi bapak ibu untuk bertukar pikiran, berdiskusi bagaimana dan apa langkah-langkah yang akan kita dorong untuk buruh,” tegasnya.
Wabup Ihpan menambahkan bahwa pemerintah daerah membuka ruang dialog terbuka dengan serikat pekerja. Menurutnya, komunikasi yang intensif akan menjadi kunci dalam mencari solusi atas persoalan ketenagakerjaan. “Kami ingin setiap langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan buruh dan tetap sejalan dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Setelah seluruh aspirasi disampaikan dan diterima pihak pemerintah daerah, massa aksi membubarkan diri secara tertib dan kondusif. KSPSI berharap langkah konkret segera diambil agar iklim ketenagakerjaan di Pasaman Barat semakin adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan buruh. (*)
