Aplikasi PRISMA jadi Bagian Penguatan HAM, Wabup Padang Pariaman Temui Wamen HAM RI
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Aplikasi PRISMA menjadi salah satu program penguatan hak asasi manusia (HAM) yang dipaparkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman saat Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Rahmat Hidayat diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin. Pertemuan itu dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat sekaligus mendorong implementasi lebih banyak program Kementerian HAM di daerah.
Pada kesempatan itu, Rahmat memaparkan sejumlah program Kementerian HAM yang telah berjalan di Kabupaten Padang Pariaman. Program tersebut meliputi Penilaian Kepatuhan HAM, sosialisasi Program Bisnis dan HAM melalui aplikasi PRISMA, peningkatan kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pengembangan Nagari Sadar HAM.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian HAM, khususnya Kanwil HAM Sumatera Barat, yang selama ini terus menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dengan daerah,” ujar Rahmat Hidayat.
Ia menyebutkan, sepanjang tahun 2025 sedikitnya tujuh kegiatan yang diinisiasi Kanwil HAM Sumatera Barat telah dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman. Menurutnya, hal itu menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat.
“Kami berharap ke depan semakin banyak program Kementerian HAM yang dapat dilaksanakan di Padang Pariaman sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” kata Rahmat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin, menegaskan pentingnya menjaga koordinasi dan komunikasi antara Kementerian HAM melalui kantor wilayah dengan pemerintah daerah binaannya. Menurut dia, sinergi yang berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia.
Mugiyanto juga mengapresiasi hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kementerian HAM. Ia mendorong agar kerja sama tersebut terus diperkuat melalui berbagai program inovatif, termasuk pengembangan Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Desa Sadar HAM).
“Kami menyambut baik kerja sama yang telah terjalin selama ini. Ke depan, program-program seperti Kampung REDAM dapat terus dikembangkan dan diperkuat di daerah,” ungkap Mugiyanto.
Dalam pertemuan itu, Mugiyanto didampingi Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, serta Kepala Kantor Wilayah HAM Sumatera Barat, Riau, Dewi Nofyenti. Sementara Rahmat Hidayat didampingi Kepala Bagian Hukum Setdakab Padang Pariaman, Riki Zakaria.
Sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat nilai-nilai HAM berbasis lokal, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menutup pertemuan dengan menyerahkan proposal Penguatan Nagari Sadar HAM dan Kampung REDAM Berbasis Kearifan Lokal Kabupaten Padang Pariaman kepada Wakil Menteri HAM RI.
Langkah tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi hadirnya berbagai program strategis Kementerian HAM di Padang Pariaman sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar, menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. (*)
