Komisi V DPR Tinjau Infrastruktur Rusak di Padang Pariaman, Jembatan Anduriang jadi Sorotan
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Kunjungan Komisi V DPR RI bersama Wakil Menteri PU langsung memfokuskan pada infrastruktur rusak di Padang Pariaman. Salah satunya Jembatan Anduriang di Nagari Anduriang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, yang ambruk akibat banjir bandang dan longsor beberapa waktu lalu.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, memulai peninjauan dari Bandara Internasional Minangkabau. Setibanya di Sumatera Barat, jajaran Pemerintah Provinsi dan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyambut mereka dan langsung mendampingi agenda lapangan.
Setelah memeriksa kondisi Sungai Batang Kuranji di Kota Padang dan titik jalan putus di kawasan Lembah Anai, rombongan bergerak menuju Jembatan Anduriang. Lokasi ini menjadi perhatian utama karena merupakan akses vital bagi aktivitas ekonomi warga di Kecamatan 2×11 Kayu Tanam dan daerah sekitarnya.
Di lokasi, Bupati JKA memaparkan secara detail besarnya kerusakan yang menimpa Padang Pariaman. Ia menegaskan bahwa skala bencana tahun ini menjadi yang paling luas dalam sepuluh tahun terakhir.
“Di Padang Pariaman, dampaknya sangat besar. Ada 53 fasilitas pendidikan, 49 rumah ibadah, dua fasilitas kesehatan, dan dua kantor pemerintah yang rusak. Untuk infrastruktur, 28 ruas jalan rusak, 38 jembatan putus atau rusak, serta 68 jaringan irigasi dan bendungan ikut terdampak,” kata JKA, Rabu (10/12/2025).
Bupati menilai percepatan penanganan sangat mendesak karena banyak akses krusial terputus, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. “Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui Komisi V dan Kementerian PU. Kerusakan ini sangat berat dan perlu penanganan bersama,” ujarnya.
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua Komisi V Ir. Ridwan Bae bersama Wamen PUPR Diana Kusumastuti menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur di Sumatera Barat—khususnya Padang Pariaman—akan masuk daftar prioritas penanganan.
Ridwan Bae memastikan bahwa Komisi V akan mendorong percepatan lintas kementerian dan lembaga agar infrastruktur dasar pulih lebih cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
Setelah agenda lapangan, Komisi V menggelar pertemuan resmi dengan Gubernur Sumatera Barat, kementerian/lembaga mitra, serta pemerintah daerah di Kantor Otoritas Bandara Minangkabau. Pertemuan tersebut menghadirkan tujuh unit Ditjen PU, empat Ditjen Kemenhub, Kementerian Desa PDT & Transmigrasi, Kementerian Perumahan, BMKG, Basarnas, dan BUMN sektor transportasi seperti AP I, Pelindo, KAI, hingga BUJT Tol Padang–Sicincin.
Agenda rapat membahas dua pokok utama: penanganan infrastruktur dan transportasi pascabencana di Sumatera Barat serta kesiapan operasi angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. (*)
