KUA PPAS APBD Sumbar 2026 Disepakati, Fraksi Minta Berpihak ke Rakyat
Padang, AyoSumbar.id – Fraksi-fraksi DPRD Sumbar meminta APBD Sumbar 2026 agar berpihak pada kepentingan masyarakat. Dorongan ini muncul dalam rapat kerja penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap hasil pembahasan Rancangan KUA-PPAS, di Gedung DPRD Sumbar, pekan lalu.
Juru bicara Fraksi Golkar, Zaksai Kasni, menegaskan pembahasan KUA-PPAS APBD Sumbar 2026 harus melahirkan kebijakan yang benar-benar menyejahterakan rakyat. Ia mengingatkan, tahun 2026 sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025-2029 akan menghadapi perlambatan ekonomi global.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta arah APBD konsisten dengan tema pembangunan, yakni penguatan fondasi transformasi sektor strategis untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
Fraksi Golkar menyatakan siap menerima KUA-PPAS APBD Sumbar 2026 untuk disepakati, dengan catatan. Mereka mendesak Pemprov lebih serius mencapai target PAD melalui digitalisasi pajak, optimalisasi pendataan, pemanfaatan aset daerah, dan reformasi BUMD.
“Fraksi Golkar menekankan pentingnya infrastruktur digital nagari untuk mempersempit kesenjangan kota dan desa,” ujar Zaksai yang dikutip Senin (22/9/2025).
Fraksi Gerindra melalui ketua Khairuddin Simanjuntak, mengingatkan Pemprov menghitung ulang target makro ekonomi APBD Sumbar 2026 sesuai kondisi terkini. Ia menyebut tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, dan rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah masih menjadi persoalan.
“Fraksi Gerindra mendorong peningkatan pengelolaan aset daerah dan menegaskan agar belanja modal tetap sesuai target RPJMD karena menjadi kunci pembangunan sarana publik,” jelasnya.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dengan juru bicara Sri Kumala Dewi menyoroti proyeksi belanja daerah Rp6,1 triliun. Mereka menilai angka tersebut masih bisa ditingkatkan dengan inovasi. Fraksi ini meminta pembangunan APBD Sumbar 2026 fokus pada infrastruktur jalan, jembatan, rekonstruksi pascabencana, pendidikan, dan kesehatan di daerah yang belum tersentuh.
Fraksi NasDem melalui Erick Hamdani menilai prioritas pembangunan dalam APBD Sumbar 2026 sudah mengakomodasi kebutuhan daerah. Namun, ia mengingatkan pelaksanaan APBD harus berprinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta belanja produktif. Erick menegaskan, APBD wajib menjadi instrumen yang memberi manfaat nyata bagi rakyat.
Fraksi Demokrat lewat Doni Harsiva Yandra menyebut APBD Sumbar 2026 bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan kompas politik anggaran. Ia menekankan pentingnya asas kemanfaatan, transparansi, dan efektivitas dalam setiap kebijakan.
Fraksi PAN dengan juru bicara Lastuti Darni meminta restrukturisasi belanja agar lebih produktif. Ia menegaskan kebutuhan menekan belanja hibah, meningkatkan belanja modal, serta memperluas alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan pangan. Fraksi PAN juga mendorong optimalisasi PAD melalui BUMD, digitalisasi pajak, serta pengembangan ekonomi berbasis nagari.
Akhirnya, DPRD Sumbar bersama Pemprov resmi menyepakati KUA PPAS APBD Sumbar 2026 dalam rapat paripurna Jumat (19/9/2025). Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan pembahasan diarahkan pada asumsi makro ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah. Kesepakatan ini, katanya, sejalan dengan prioritas RPJMD dan pembangunan nasional. (*)
