Mahyeldi Jajaki Kerja Sama Bank Tanah Sumbar untuk Optimalkan Aset Negara

Padang, AyoSumbar.id – Kerja sama Bank Tanah Sumbar tengah dijajaki Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah negara, termasuk lahan di kawasan Bukit Gombong, Kabupaten Solok. Pembahasan ini diarahkan untuk mendukung reforma agraria, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mahyeldi membicarakan peluang tersebut bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, dalam pertemuan di Jakarta pada Selasa (6/10/2026). Namun, pembahasan itu masih berupa penjajakan awal dan belum menghasilkan keputusan mengenai bentuk kerja sama.

Gubernur meminta perangkat daerah terkait mengkaji potensi tersebut secara internal sebelum pemerintah provinsi menentukan langkah selanjutnya. Salah satu lahan yang menjadi bahan pembicaraan adalah tanah negara di kawasan Bukit Gombong, Kabupaten Solok, yang dikelola Badan Bank Tanah.

Lahan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung reforma agraria. Salah satu opsi yang dibahas ialah kemungkinan redistribusi tanah kepada masyarakat atau petani penggarap, dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, Pemprov Sumbar belum menetapkan skema pemanfaatan lahan tersebut. Pemerintah daerah masih perlu mempelajari peluang kerja sama, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

Saat dikonfirmasi di Padang pada Sabtu (10/10/2026), Mahyeldi menegaskan pentingnya kajian lebih lanjut sebelum kebijakan ditetapkan. Menurutnya, penjajakan dengan Badan Bank Tanah perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan internal agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pemanfaatan tanah negara tidak cukup hanya berorientasi pada nilai ekonomi. Perencanaan juga perlu memperhitungkan kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah,” hematnya.

Karena itu, lanjutnya, setiap peluang pemanfaatan lahan harus dikaji dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi lingkungan, nilai budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat.

“Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung reforma agraria Sumatera Barat sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Mahyeldi berharap pengelolaan tanah dapat menciptakan nilai tambah, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah provinsi akan mempelajari lebih lanjut bentuk kolaborasi yang memungkinkan untuk dikembangkan bersama Badan Bank Tanah.

Sedangkan Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan bahwa lembaganya dibentuk pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah bagi berbagai kebutuhan. Cakupan kepentingan tersebut meliputi kepentingan umum, kepentingan sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, dan reforma agraria.

“Badan Bank Tanah dapat membantu pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan aset tanah agar lebih produktif dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ungkapnya.

Dalam pertemuannya dengan Mahyeldi, Hakiki menekankan peran lembaganya dalam mendukung pengelolaan tanah di daerah. Menurut dia, optimalisasi aset tanah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pemanfaatannya.

Peluang kolaborasi tersebut menjadi salah satu hal yang akan dipelajari Pemprov Sumbar. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kewenangan masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pertemuan dengan Badan Bank Tanah di Jakarta, Mahyeldi didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Yakni Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Ahdiyarsyah; Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Nolly Eka Mardianto; serta Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan, Antos Lukman.

Kehadiran jajaran perangkat daerah tersebut sejalan dengan rencana Pemprov Sumbar untuk mempelajari potensi kerja sama sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut. Pemerintah provinsi berharap penjajakan ini dapat membuka peluang pemanfaatan tanah yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. (*)