Menjaga Lingkungan Dalam Perspektif Minang dan Islam Diulas Mahyeldi
Padang, AyoSumbar.id – Menjaga lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral, nilai adat, dan keimanan. Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan itu saat membuka Seminar Nasional Tata Kelola Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Nagari di Padang.
Mahyeldi menyampaikan hal tersebut ketika menjadi keynote speaker pada seminar bertema “Batulak ka Rimbo, Balinduang ka Adat” yang digelar di Hotel Santika Padang, Kamis (12/2/2026). Ia menilai konsep menjaga lingkungan telah lama hidup dalam falsafah Minangkabau serta sejalan dengan ajaran agama.
Menurut Mahyeldi, Islam secara tegas menempatkan kepedulian terhadap alam sebagai bagian dari ibadah. “Gambaran surga dalam ajaran agama adalah lingkungan yang bersih, air yang jernih, kehidupan yang aman dan nyaman. Orang yang menjaga lingkungan sejatinya sedang menghadirkan surga di dunia, dan Insya Allah akan memperoleh surga di akhirat,” ujarnya.
Ia menambahkan, nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bukan sekadar identitas budaya, tetapi menjadi dasar dalam tata kelola kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Prinsip tersebut, kata Mahyeldi, telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 yang mengakui kekhasan dan kearifan lokal Sumatera Barat.
Terkait makna Balinduang ka Adat, Mahyeldi menjelaskan bahwa adat bersumber dari syarak. “Syarak mengatur, adat menjalankan. Nilai itulah yang menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam,” katanya.
Mahyeldi juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya sehingga kebijakan menjaga lingkungan tidak bisa diseragamkan. “Indonesia itu heterogen. Kalau semuanya dipaksa sama, di situlah awal dari sebuah persoalan. Pendekatan berbasis nagari justru menjadi kekuatan kita dalam menjaga kelestarian alam,” tegasnya.
Ia mengapresiasi WWF Indonesia yang menginisiasi seminar tersebut sebagai ruang dialog lintas sektor. Mahyeldi berharap forum ini melahirkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan di tingkat nagari. “Jangan berhenti pada diskusi dan dokumen. Kita butuh langkah nyata yang bisa dirasakan masyarakat dan menjaga keberlanjutan hutan, sungai, serta lanskap Sumatera Barat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sumbar, lanjut Mahyeldi, berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan masyarakat nagari, pemangku adat, akademisi, dan mitra pembangunan dalam menjaga kawasan hutan, daerah aliran sungai, serta wilayah lindung secara berkelanjutan. “Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab lintas generasi. Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan kualitas hidup anak cucu kita di masa depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Chief Conservation Officer Yayasan WWF Indonesia, Dewi Lestari Yani Riski, menyatakan bahwa hutan nagari tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga menjadi ruang sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya menyinergikan sistem adat dengan kebijakan kehutanan modern agar tata kelola lingkungan lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.
Seminar tersebut menghadirkan akademisi, tokoh adat, dan perwakilan nagari, serta dihadiri berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen memperkuat tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal di Sumatera Barat. (*)
