Pandangan Fraksi di RAPBD-P Padang Pariaman 2025, DPRD Dorong Efisiensi
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Penyampaian Pandangan Fraksi di RAPBD-P Padang Pariaman 2025, berlangsung di ruang sidang utama DPRD Padang Pariaman, Rabu (27/8/2025).
Dengan nada berbeda namun tujuan yang sama, delapan fraksi DPRD memberikan kritik, masukan, sekaligus apresiasi terhadap Nota Penjelasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, dan dihadiri Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, sejumlah kepala perangkat daerah, serta unsur Forkopimda.
Penyampaian pandangan dimulai dari Fraksi PAN, kemudian diikuti Fraksi Gerindra, PKB, NasDem, Golkar, Demokrat, PKS, dan ditutup oleh Fraksi PPP. Masing-masing fraksi menyoroti isu berbeda, namun garis besarnya tetap sama: pentingnya kehati-hatian dalam menyusun perubahan anggaran.
Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain perlunya penghematan, baik pada belanja langsung maupun tidak langsung, kecuali yang benar-benar mendesak. Fraksi juga menuntut agar prioritas pelayanan dasar masyarakat—seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan—tetap dijaga. Tidak hanya itu, efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan juga menjadi sorotan.
Di sisi lain, beberapa fraksi memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam beberapa tahun terakhir. Menurut mereka, pencapaian ini menjadi modal berharga untuk melangkah lebih jauh dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Usai mendengarkan pandangan umum fraksi, Wakil Bupati Rahmat Hidayat menyampaikan terima kasih. Menurutnya, masukan yang disampaikan DPRD menjadi bahan penting untuk penyempurnaan Rancangan APBD Perubahan Padang Pariaman.
“Atas pandangan dari semua fraksi, kami sangat mengapresiasi. Semuanya sepakat agar pembahasan Rancangan APBD Perubahan Padang Pariaman 2025 dilanjutkan pada sidang berikutnya. Nantinya, pemerintah daerah akan memberikan penjelasan resmi melalui jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi,” ujarnya.
Penyampaian pandangan fraksi di RAPBD-P Padang Pariaman 2025 menandai langkah awal dari proses panjang pembahasan RAPBD-P Padang Pariaman 2025. Meskipun ada kritik yang cukup tajam, semangat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif tetap terjaga. DPRD memberi masukan, pemerintah daerah merespons dengan apresiasi, dan keduanya sepakat melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya.
Bagi masyarakat Padang Pariaman, hasil akhir dari pembahasan ini diharapkan tidak hanya soal angka dan pos anggaran, melainkan wujud nyata dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. (*)
