Pelebaran Jalan Maransi, Jalur Vital ke Balai Kota dan Fasilitas Pendidikan
Padang, AyoSumbar.id – Pelebaran Jalan Maransi menjadi sorotan utama saat peninjauan dilakukan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, kemarin. Menurutnya, Jalan Maransi dan Jalan Saiyo di Kecamatan Koto Tangah, adalah jalur vital penghubung ke Balai Kota Padang di Aia Pacah.
Katanya, kedua ruas jalan itu kini mengalami peningkatan volume lalu lintas. Mengingat, fungsinya yang strategis sebagai akses utama menuju perkantoran dan berbagai fasilitas pendidikan.
Maigus Nasir pun menekankan bahwa kondisi jalan dan drainase yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan kelancaran mobilitas di kawasan tersebut.
“Jalan ini menghubungkan area penting dari Jalan Kurao Pagang hingga ke jalur pinggir sungai. Termasuk Jalan Maransi yang kini juga menjadi lintasan Trans Padang serta jalur alternatif mahasiswa dan pegawai pemerintahan,” ungkap Maigus Nasir.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelebaran Jalan Maransi dan perbaikan drainase merupakan bagian dari Program Unggulan (Progul) Padang Rancak yang diusung Wali Kota Fadly Amran.
Proyek ini bukan hanya soal fisik jalan, tetapi juga menyangkut optimalisasi tata ruang kota dan pengurangan risiko banjir di kawasan padat aktivitas tersebut.
“Insya Allah tahun 2026 proyek ini bisa rampung. Kita komit untuk menjadikan kawasan ini sebagai penunjang utama aktivitas Pemerintah Kota Padang,” tegasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Wawako turut didampingi sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Bappeda, Dinas Pertanahan, BPKAD, Dinas PUPR, serta Camat dan Lurah setempat.
Kehadiran tim lintas sektor ini menunjukkan sinergi dalam mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pelebaran jalan dan drainase secara menyeluruh.
Melalui langkah konkret ini, Pemerintah Kota Padang berharap kawasan Jalan Maransi dan sekitarnya dapat berkembang menjadi wilayah yang lebih representatif, aman, dan nyaman untuk mendukung aktivitas warga dan pertumbuhan kawasan pemerintahan. (*)
