Pembangunan Rendah Karbon di Padang Pariaman Fokus pada Sampah dan Kehutanan
Jakarta, AyoSumbar.id – Pembangunan rendah karbon di Padang Pariaman akan diperkuat melalui pengendalian emisi gas rumah kaca, terutama pada sektor persampahan dan kehutanan. Bupati Padang Pariaman menegaskan komitmen tersebut setelah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim Tahun 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ingin menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Penguatan tata kelola sampah, perlindungan kawasan hutan dan mangrove, serta penghijauan menjadi bagian dari arah kebijakan tersebut.
Bupati menilai sektor persampahan dan kehutanan perlu mendapat perhatian dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca. Selain mendukung pengendalian emisi, kedua sektor itu berpotensi membuka peluang pengembangan kegiatan lingkungan yang berkaitan dengan penerapan Nilai Ekonomi Karbon sesuai ketentuan yang berlaku.
“Materi yang diperoleh dalam kegiatan peningkatan kapasitas kepala daerah tersebut dapat menjadi bekal bagi pemerintah kabupaten untuk merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan potensi serta karakteristik wilayah Padang Pariaman,” ujarnya.
Ia menegaskan, agenda pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pelaksanaannya memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen mendukung pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kami berharap pemahaman yang diperoleh melalui kegiatan ini dapat menjadi bekal untuk memperkuat kebijakan pembangunan daerah yang rendah karbon dan berkelanjutan,” sambung bupati.
Bupati Padang Pariaman mengikuti kegiatan tersebut bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP), Andri Satria Masri.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyelenggarakan bimtek tersebut untuk meningkatkan pemahaman kepala daerah mengenai kebijakan Nilai Ekonomi Karbon serta penerapan pembangunan rendah emisi yang berketahanan iklim.
Kegiatan itu juga berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi tersebut dibutuhkan agar kebijakan pengendalian emisi gas rumah kaca dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.
Bagi Padang Pariaman, penguatan kapasitas tersebut menjadi salah satu bekal untuk mengintegrasikan agenda pengurangan emisi ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Upaya menjaga lingkungan, menurut bupati, bukan agenda baru bagi Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintah daerah telah melakukan penghijauan dan penanaman pada lahan kritis, baik di kawasan mangrove maupun di luar kawasan mangrove.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan di daerah. Ke depan, pemerintah kabupaten akan terus mendorong keterpaduan program pelestarian lingkungan dengan perencanaan pembangunan melalui koordinasi lintas sektor.
Bupati kembali menegaskan perhatian daerah terhadap kegiatan penghijauan dan penanaman lahan kritis. “Padang Pariaman sudah lama memperhatikan lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan, seperti melakukan penghijauan atau penanaman lahan kritis, baik di kawasan mangrove maupun di luar kawasan mangrove,” tambahnya.
Selain penghijauan, pengelolaan sampah dan perlindungan kawasan hutan serta mangrove juga menjadi bagian dari upaya membangun daerah yang berkelanjutan. Pemkab Padang Pariaman akan mendorong koordinasi lintas sektor agar kebijakan lingkungan berjalan seiring dengan agenda pembangunan daerah. Pemerintah kabupaten juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan.
Melalui langkah tersebut, Padang Pariaman diharapkan semakin siap mendukung penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus mengoptimalkan potensi lingkungan secara bertanggung jawab. Upaya ini diarahkan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. (*)
