Pemkab-BPS Perkuat Fondasi Solok Selatan “Satu Data”, Sinkronkan Kebijakan Pusat dan Daerah
Solok Selatan, AyoSumbar.id – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Solok Selatan memiliki komitmen yang sama membangun tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Solok Selatan, Efi Yandri, menyampaikan bahwa kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data. Tanpa data yang tepat dan tervalidasi, arah pembangunan berpotensi melenceng dari sasaran.
Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakernas, yang menekankan pentingnya integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, DTSEN menjadi rujukan resmi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Data tersebut harus terhubung, konsisten, dan akurat agar mampu mengukur capaian pembangunan sekaligus menjadi bahan evaluasi kebijakan publik serta penyaluran program sosial.
“Kegiatan ini penting untuk memastikan data yang dipublikasikan memenuhi unsur kelengkapan, konsistensi, dan kewajaran,” ujar Efi Yandri, Kamis (12/2/2026) di Hotel Pesona Alam Sangir.
Ia menambahkan, konsep “Satu Data” bukan sekadar slogan, melainkan kunci pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan data yang selaras antara pusat dan daerah, perencanaan program akan lebih terarah dan efektif.
Apresiasi juga diberikan kepada BPS yang telah menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) Solok Selatan 2026, termasuk sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 dan edukasi terkait gratifikasi. Peran BPS sebagai pembina data dinilai strategis, mengingat setiap tahun lembaga tersebut menerbitkan publikasi “Dalam Angka” yang menjadi rujukan nasional.
Sementara itu, Asisten III yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Kominfo sekaligus Wali Data Solok Selatan, Irwanesa, menegaskan bahwa seluruh data yang dihimpun harus bisa dipertanggungjawabkan.
Ia mengakui selama ini terdapat perbedaan penyajian data antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi lainnya, termasuk pada sektor pertanian. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan kebijakan yang kurang tepat sasaran.
“Karena itu, perlu kesamaan persepsi dalam menetapkan satu data. Pembaruan bisa dilakukan per bulan, per semester, maupun per tahun, asalkan akurat, tervalidasi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Irwanesa juga menekankan harapan Bupati Solok Selatan agar seluruh perangkat daerah mengumpulkan dan menyelaraskan data secara terpadu, sehingga tidak terjadi perbedaan angka saat disinkronkan dengan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, aplikasi Simsalabin disebut bukan sekadar platform digital, tetapi menjadi fondasi rujukan pembangunan daerah. Aplikasi tersebut diharapkan mampu menghimpun data sektoral secara sistematis untuk mendukung perencanaan dan pemberdayaan masyarakat.
Menutup kegiatan, seluruh peserta diajak berkomitmen menyampaikan data apa adanya, sesuai kondisi riil di lapangan. Dengan integrasi dan akurasi yang terjaga, Solok Selatan optimistis mampu mewujudkan pembangunan yang lebih terukur, transparan, dan tepat sasaran melalui gerakan “Satu Data” yang solid dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok Selatan Roby mengatakan, pihaknya akan terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Dalam Kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) Solok Selatan ini penting untuk memastikan data yang dipublikasikan memenuhi unsur kelengkapan, konsistensi, dan kewajaran,
Dia menegaskan bahwa seluruh publikasi data yang dirilis pihaknya harus melalui proses koordinasi dan verifikasi ketat agar validitasnya terjamin.
Menurut Roby, masih terdapat sejumlah data yang belum sepenuhnya rampung dan lengkap. Karena itu, penyatuan serta sinkronisasi data menjadi langkah penting sebelum dipublikasikan secara bersama-sama
“Validitas menjadi kunci. Data yang disajikan harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. (adi)
