Pemutakhiran Data Bansos Padang Pariaman, Operator Nagari Diminta Teliti dan Akurat
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Pemutakhiran data Bansos Padang Pariaman menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memastikan penyaluran bantuan sosial berlangsung tepat sasaran. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis melalui Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rudy Rahmat, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi operator nagari se-Kabupaten Padang Pariaman di Aula Integritas Inspektorat, Parik Malintang, Kamis (9/7/2026).
Dalam arahannya, Rudy Rahmat menyampaikan bahwa Bupati menempatkan operator nagari sebagai ujung tombak dalam menjaga akurasi data kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut dinilai sangat menentukan agar seluruh program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurut Bupati, keberhasilan pemerintah menekan angka kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran bantuan sosial, tetapi juga oleh kualitas data yang diperbarui hingga tingkat nagari.
“Data adalah fondasi utama dari setiap kebijakan pemerintah. Ketepatan sasaran bantuan sosial sangat bergantung pada kualitas data yang Saudara kelola di tingkat tapak. Operator SIKS-NG di nagari adalah ujung tombak kami. Kesalahan atau keterlambatan dalam melakukan pemutakhiran data akan berdampak fatal. Warga yang benar-benar berhak bisa kehilangan haknya, sementara mereka yang sudah mampu justru terus menikmati bantuan,” tegas Rudy Rahmat menyampaikan pesan Bupati.
Bupati juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait penerima bantuan sosial yang dinilai sudah tidak layak secara ekonomi, tetapi masih tercatat sebagai penerima manfaat. Karena itu, seluruh operator nagari diminta melakukan evaluasi data penerima bantuan secara berkala.
Operator diinstruksikan aktif melakukan pemutakhiran data Bansos Padang Pariaman dengan menghapus penerima yang tidak lagi memenuhi syarat serta segera mengusulkan warga yang benar-benar membutuhkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keadilan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program perlindungan sosial pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga akan memperkuat koordinasi antara Dinas Sosial dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI. Upaya itu dilakukan agar proses pembaruan data penerima bantuan tidak lagi terhambat antrean yang panjang.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati turut menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui Rudy Rahmat, ia meminta seluruh operator nagari memberikan pelayanan secara maksimal tanpa membebani masyarakat.
“Saya tegaskan, operator nagari wajib menuntaskan pelayanan sosial di wilayahnya masing-masing. Jangan pernah menyuruh warga menempuh perjalanan jauh ke kantor Dinas Sosial kabupaten hanya untuk mengurus hal-hal yang sebenarnya dapat diselesaikan di tingkat nagari. Layani masyarakat dengan maksimal di tempat Saudara bertugas,” pesan Bupati.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap aparatur di lapangan, Bupati meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun skema penghargaan bagi operator nagari yang dinilai paling aktif, akurat, dan konsisten dalam melakukan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, Siska Primadona, melaporkan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Sosial RI pada Triwulan II Tahun 2026, jumlah masyarakat yang tercatat dalam DTSEN Kabupaten Padang Pariaman mencapai 252.541 jiwa.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 46.339 jiwa berada pada Desil 1 (sangat miskin), 46.174 jiwa pada Desil 2 (miskin), 53.296 jiwa pada Desil 3 (hampir miskin), 106.732 jiwa berada pada Desil 4 dan 5, serta masih terdapat 1.586 jiwa yang belum memiliki klasifikasi desil.
Untuk program perlindungan sosial nasional, tercatat sebanyak 15.254 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Program Keluarga Harapan (PKH), 25.412 KPM menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 146.580 jiwa menerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Menanggapi masih adanya 1.586 warga yang belum memiliki klasifikasi desil, Bupati meminta data tersebut segera dipilah hingga tingkat nagari agar menjadi prioritas dalam proses verifikasi dan validasi lapangan oleh para operator.
Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas operator SIKS-NG dan DTSEN dalam melaksanakan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat secara akurat dan berkelanjutan. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Tim Ahli Pusdatin Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat serta diikuti seluruh operator SIKS-NG dan DTSEN nagari se-Kabupaten Padang Pariaman, para camat, dan Ketua Forum Wali Nagari. (*)
