Percepatan Swasembada Pangan, Mahyeldi: Sejalan dengan Pembangunan Sumbar
Padang, AyoSumbar.id – Percepatan swasembada pangan menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan komitmen penuh pihaknya untuk mendukung langkah strategis tersebut, khususnya melalui pengalihan status kepegawaian penyuluh pertanian dari daerah ke pemerintah pusat.
Langkah ini, menurut Mahyeldi, merupakan bentuk keseriusan dalam menjalankan amanah Inpres Percepatan Swasembada Pangan yang menekankan pentingnya penguatan peran penyuluh pertanian dalam sistem nasional.
Dalam Rakernas II Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Palembang, Mahyeldi menyatakan bahwa Sumbar siap memfasilitasi proses transisi tersebut demi mendukung agenda besar ketahanan pangan nasional.
“Kami menyambut baik Inpres ini dan siap mendukung serta memfasilitasi proses pengalihan kepegawaian penyuluh pertanian. Ini sejalan dengan arah pembangunan Sumbar ke depan,” ujar Mahyeldi, kemarin.
Lebih lanjut, Mahyeldi menyebutkan bahwa kebijakan pengalihan kepegawaian tersebut sejalan dengan Program Unggulan (Progul) ke-2 RPJMD Sumbar 2025-2030, yakni Gerak Cepat Sumbar Sejahtera. Program ini menargetkan Sumbar sebagai lumbung pangan nasional berbasis ekonomi berkelanjutan.
“Dengan penguatan peran penyuluh yang langsung berada di bawah komando pusat, kita optimis gerakan pertanian di lapangan akan semakin efektif. Ini akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas petani dan kesejahteraan masyarakat desa,” tegas Mahyeldi.
Gubernur Mahyeldi juga menyoroti capaian kinerja para penyuluh pertanian di Sumbar yang telah membuahkan hasil konkret. Ia mengungkapkan bahwa selama Juli 2025, terjadi lonjakan tajam dalam realisasi tanam padi dan jagung yang menjadi indikator keberhasilan penyuluhan.
“Target tanam padi tahun ini sebesar 578.859 hektare. Sampai akhir Juni, baru terealisasi 9.038 hektare. Tapi di bulan Juli saja, lonjakannya mencapai 36.202 hektare. Hal serupa terjadi pada komoditas jagung. Ini menunjukkan bahwa kehadiran penyuluh sangat vital dalam percepatan swasembada pangan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Mahyeldi kembali menegaskan bahwa Pemprov Sumbar mendukung penuh kebijakan nasional yang berorientasi pada kedaulatan pangan. Ia memastikan, seluruh jajaran di daerah akan bergerak selaras dengan arahan Presiden dalam menjaga ketahanan pangan sebagai pondasi pembangunan nasional.
“Kita tegak lurus dengan arahan Presiden dan siap mengawal serta memfasilitasi proses peralihan kepegawaian penyuluh pertanian demi terwujudnya kedaulatan pangan nasional,” pungkas Mahyeldi. (*)
