Perjalanan Dinas DPRD dan Hak Publik Menilai Manfaatnya
Setelah kembali, masyarakat seharusnya dapat mengetahui apa praktik baik yang ditemukan. Apakah sistem tersebut dapat diterapkan di daerah sendiri? Apakah membutuhkan perubahan regulasi? Berapa anggaran yang diperlukan?
Jika tidak ada satu pun gagasan yang dibawa pulang, wajar apabila masyarakat bertanya mengenai urgensi perjalanan tersebut. Masalah lain adalah pengulangan perjalanan dengan tema yang sama. Jika setiap tahun sebuah DPRD melakukan kunjungan mengenai persoalan yang serupa tetapi persoalan di daerahnya tidak mengalami perkembangan berarti, masyarakat berhak mempertanyakan efektivitas metode tersebut.
Apakah memang diperlukan perjalanan kembali, atau sebenarnya informasi dapat diperoleh melalui rapat online, pertukaran dokumen, konsultasi tertulis, atau menghadirkan narasumber? Perkembangan teknologi telah mengubah cara pemerintahan berkomunikasi. Tidak semua koordinasi membutuhkan perjalanan fisik.
Jika tujuan kegiatan hanya memperoleh penjelasan mengenai satu regulasi, rapat online mungkin jauh lebih efisien. Sebaliknya, jika DPRD memang harus melihat secara langsung bagaimana suatu fasilitas bekerja atau melakukan pengawasan lapangan, perjalanan fisik mungkin tetap diperlukan.
Prinsip yang diperlukan bukan “semua perjalanan dinas harus dilarang”, melainkan “setiap perjalanan harus dapat dijelaskan urgensinya”. Pertimbangan efisiensi menjadi semakin penting ketika kemampuan fiskal daerah terbatas.
Di satu sisi terdapat perjalanan dinas pejabat. Di sisi lain, masyarakat mungkin masih menghadapi jalan rusak, sekolah yang membutuhkan perbaikan, fasilitas kesehatan yang terbatas, persoalan sampah, atau pelayanan publik yang belum optimal. Masyarakat tentu akan membandingkan prioritas tersebut.
Perbandingan itu tidak selalu berarti bahwa seluruh biaya perjalanan harus dialihkan untuk pembangunan jalan atau bantuan sosial. APBD memang memiliki berbagai pos dan kebutuhan. Namun, pemerintah dan DPRD perlu memahami bahwa setiap rupiah pengeluaran publik selalu membawa biaya peluang ketika uang digunakan untuk satu kegiatan, uang tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain. Perjalanan dinas yang secara nominal mungkin terlihat kecil dibandingkan total APBD tetap membutuhkan pertanggungjawaban apabila dilakukan berkali-kali dalam jumlah besar.
Bayangkan jika setiap kegiatan kunjungan DPRD mempunyai halaman sederhana pada situs resminya. Masyarakat dapat melihat tujuan kunjungan, peserta, isu yang dibahas, hasil yang diperoleh, rekomendasi, dan tindak lanjut. Dengan mekanisme seperti itu, masyarakat tidak perlu menebak-nebak. Keterbukaan bahkan dapat melindungi anggota DPRD dari tuduhan yang tidak berdasar.
Jika sebuah perjalanan dinas DPRD memang menghasilkan manfaat konkret, data, dan laporan yang terbuka dapat menjadi bukti bahwa kegiatan tersebut bukan hanya sekedar jalan-jalan menggunakan uang negara. Maka, transparansi bukan ancaman bagi DPRD yang bekerja baik. Sebaliknya, transparansi justru dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Pertanggungjawaban perjalanan dinas juga sebaiknya tidak berhenti pada auditor atau bagian keuangan. Akuntabilitas administratif memang penting, tetapi demokrasi membutuhkan akuntabilitas publik. Ada perbedaan antara pertanyaan “apakah kuitansinya lengkap?” dengan “apakah kegiatan ini berguna?” Keduanya sama-sama penting.
Auditor dapat memeriksa apakah pengeluaran sesuai standar dan mempunyai bukti yang sah. Sementara masyarakat dapat menilai apakah kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi kepentingan daerah. Publik pun harus menilai secara adil. Tidak tepat apabila setiap anggota DPRD yang melakukan perjalanan langsung dicurigai melakukan penyimpangan.
Kritik seharusnya didasarkan pada informasi dan fakta, bukan hanya asumsi bahwa perjalanan dinas identik dengan wisata menggunakan APBD. Namun, anggota DPRD juga tidak seharusnya bersikap defensif ketika masyarakat bertanya.
Pertanyaan mengenai anggaran bukan bentuk permusuhan terhadap lembaga legislatif. Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari hubungan demokratis antara wakil rakyat dengan orang-orang yang diwakilinya. Justru anggota DPRD dapat menggunakan kesempatan itu untuk menjelaskan pekerjaan yang telah dilakukan.
“Dari kunjungan tersebut kami menemukan mekanisme ini.”
“Praktik tersebut akan kami masukkan ke rancangan Perda.”
“Model itu ternyata tidak cocok diterapkan karena kondisi daerah kita berbeda.”
Penjelasan seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada sekedar mengatakan bahwa perjalanan telah sesuai prosedur.
Perjalanan dinas DPRD bukan persoalan boleh atau tidak boleh semata. Perjalanan tersebut dapat menjadi instrumen yang berguna untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan apabila mempunyai tujuan yang jelas serta menghasilkan tindak lanjut yang nyata. Tetapi karena menggunakan uang publik, masyarakat mempunyai hak untuk mempertanyakan manfaatnya.
DPRD tidak cukup hanya mampu membuktikan bahwa perjalanan telah dilakukan secara sah. Lembaga perwakilan juga perlu mampu menunjukkan bahwa perjalanan tersebut layak, diperlukan, efisien, dan bermanfaat bagi daerah.
Ukuran keberhasilan sebuah perjalanan dinas bukan seberapa jauh anggota DPRD pergi atau berapa banyak daerah yang dikunjungi. Ukuran yang lebih penting adalah apa yang dibawa pulang untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang membiayai perjalanan tersebut. (*)
Artikel opini ini ditulis oleh Santoso Budi Nursal Umar, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta.
