Perkuat ETPD, Sekda Sumbar Dorong Sinergi Pemerintah dan Bank
Padang, AyoSumbar.id – Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menjadi salah satu fokus penguatan tata kelola transaksi keuangan daerah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi, dalam Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026, Jumat (25/9/2026).
Arry Yuswandi hadir mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam kegiatan tersebut. Ia menilai digitalisasi transaksi pemerintah daerah perlu terus dikembangkan untuk menjawab tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan terbuka.
Menurut Arry, penerapan ETPD tidak hanya menyangkut pemanfaatan teknologi untuk transaksi. Sistem tersebut juga dapat menjadi instrumen untuk membangun pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak, sehingga digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Arry.
Ia menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, serta para pemangku kepentingan terkait. Sinergi lintas pihak diperlukan agar pengembangan ekosistem transaksi digital dapat berlangsung konsisten dan berkelanjutan.
Arry juga melihat kolaborasi sebagai bagian penting dalam menghadirkan inovasi transaksi digital. Menurut dia, inovasi tersebut harus tetap diarahkan pada peningkatan efisiensi dan akuntabilitas sekaligus mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
“Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar setiap inovasi dalam transaksi digital dapat mendukung efisiensi, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia berharap Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026 dapat memperkuat koordinasi para pihak yang terlibat dalam pengembangan ETPD. Forum tersebut juga diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan langkah dan membuka peluang inovasi baru dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah.
Kegiatan itu dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni. Hadir pula Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Perekonomian RI Puji Gunawan, Bupati Padang Pariaman, serta Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima.
Penguatan sinergi dan kemitraan diharapkan membuat implementasi ETPD semakin mendukung tata kelola keuangan daerah yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi transaksi juga diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi dengan pemerintah daerah. (*)
