Perlinsos Digital Harus Diperkuat, Padang Pariaman Target 2 Bulan Berbenah
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Perlinsos Digital di Kabupaten Padang Pariaman diperkuat untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial tetap mudah, transparan, dan tepat sasaran. Pemkab Padang Pariaman mendorong percepatan pendaftaran warga pada sistem tersebut karena hanya tersedia waktu efektif dua bulan, yakni November dan Desember, agar penerima bantuan sosial tidak kehilangan hak pada 2027.
Penguatan itu menjadi fokus kegiatan Kapasitas dan Pemahaman Agen Perlinsos Digital se-Kabupaten Padang Pariaman yang berlangsung Kamis (8/10/2026) di Hall IKK Parik Malintang. Kegiatan tersebut dirangkai dengan sosialisasi dan bimbingan teknis serta diikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
Asda I Padang Pariaman Rudi Rahmat menyampaikan sambutan Bupati Padang Pariaman dalam kegiatan tersebut. Ia menempatkan Agen Perlinsos Digital sebagai penghubung penting antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan layanan perlindungan sosial.
Menurut Rudi, agen harus mampu membantu warga memahami informasi, mengakses layanan, memperbarui data, serta mendapatkan informasi yang benar mengenai program perlindungan sosial.
Transformasi digital, kata dia, tidak boleh berhenti pada penggunaan teknologi. Sistem tersebut harus menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, akurat, dan dekat dengan masyarakat.
“Digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi merupakan upaya untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, lebih akurat, dan semakin dekat dengan masyarakat,” ujar Rudi.
Melalui Perlinsos Digital, masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan terkait bantuan sosial, memperbarui data, serta menyampaikan sanggahan jika menemukan ketidaksesuaian data penerima.
Rudi mengingatkan agar digitalisasi tidak justru menyulitkan kelompok masyarakat yang belum memiliki kemampuan maupun akses digital yang sama. “Jangan sampai digitalisasi justru menciptakan jarak baru antara pemerintah dengan masyarakat. Sebaliknya, digitalisasi harus menjadi sarana untuk mempermudah masyarakat mendapatkan hak pelayanan sosialnya,” tegasnya.
Karena itu, perangkat daerah, camat, wali nagari, wali korong, pendamping, dan unsur masyarakat diminta bekerja bersama mempercepat pendaftaran warga dalam sistem Perlinsos Digital.
Langkah tersebut dinilai penting agar warga yang selama ini sudah menerima bantuan sosial tidak kehilangan hak hanya karena datanya belum diperbarui atau belum tercatat dalam sistem.
Bupati Padang Pariaman meminta seluruh nagari memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan layanan Perlinsos Digital. Nagari juga diminta aktif melakukan sosialisasi sekaligus mendampingi masyarakat ketika melakukan pendaftaran.
Bupati menekankan batas waktu yang tersedia untuk mempercepat proses tersebut. “Jangan karena kelalaian kita warga yang telah menerima bantuan sosial akan terputus di tahun 2027. Kita hanya punya waktu efektif dua bulan, yaitu November dan Desember,” katanya.
Untuk mengawal pelaksanaan di lapangan, Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial yang telah dibentuk diminta menggerakkan, memonitor, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja Agen Perlinsos Digital secara berkala.
Kegiatan di Hall IKK Parik Malintang diikuti seluruh camat dan wali nagari se-Kabupaten Padang Pariaman. Hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Rudi Rahmat, unsur Forkopimda, kepala OPD, Ketua GOW, Ketua DWP, serta tamu undangan lainnya.
Pemkab Padang Pariaman berharap penguatan kapasitas tersebut membuat transformasi digital dalam perlindungan sosial tidak sebatas menghasilkan sistem yang lebih tertata. Pemerintah juga menargetkan masyarakat tetap memperoleh pelayanan dan bantuan sosial secara tepat, mudah, serta berkelanjutan. (*)
