Rakor Pemko Padang dan KPK Bahas Pencegahan Korupsi di Sektor Pengadaan
Padang, AyoSumbar.id – Rakor Pemko Padang dan KPK menyoroti penguatan pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Kegiatan berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (10/9/2025).
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menyebut integritas mencakup kejujuran, komitmen, dan konsistensi. Fadly menilai lemahnya sistem pengelolaan dapat memicu celah korupsi.
Ia juga mendorong penguatan sistem Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Fadly menekankan pengarsipan dan digitalisasi dokumen agar transparansi meningkat dan pengawasan lebih efektif.
“Kota Padang harus menjadi teladan transparansi. Dengan memperkuat MCSP, praktik korupsi bisa terdeteksi sejak awal,” ujarnya.
Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK Harun Hidayat menjelaskan Rakor Pemko Padang dan KPK bertujuan meningkatkan capaian MCSP. Ia menegaskan setiap proyek strategis, pokok pikiran DPRD, dan hibah harus sesuai prosedur. Harun juga menyoroti sektor PBJ yang berkontribusi besar terhadap kasus korupsi.
“Risiko fraud harus ditekan, terutama di PBJ yang menyumbang sekitar 70 persen kasus korupsi,” kata Harun.
Plt Inspektur Kota Padang Isrin Ishak menuturkan supervisi MCSP kali ini difokuskan pada sektor PBJ. Ia menyebut nilai MCSP Kota Padang pada 2024 mencapai 94,99, peringkat pertama di Sumatera Barat dan kedua di Sumatera. Penilaian untuk 2025 masih berlangsung.
“Pemko Padang menargetkan delapan area intervensi agar capaian terbaik bisa dipertahankan,” jelas Isrin. Area itu meliputi perencanaan, penganggaran, PBJ, aset, pendapatan pajak, APIP, dan pelayanan publik.
Rakor Pemko Padang dan KPK dihadiri Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, pimpinan OPD, dan pejabat terkait yang menangani 10 proyek strategis, hibah, dan pokok pikiran DPRD. (*)
