Rencana Aksi Efektivitas Pengendalian Korupsi Diteken Pemko Padang dan BPKP Sumbar
Padang, AyoSumbar.id – Rencana aksi efektivitas pengendalian korupsi resmi ditandatangani Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat, Arif Ardianto, Senin (27/10/2025), di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang Aia Pacah.
Langkah ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Acara penandatanganan rencana aksi efektivitas pengendalian korupsi tersebut dihadiri jajaran pimpinan OPD serta tim pengawasan BPKP Sumatera Barat. Melalui kolaborasi ini, pemerintah kota berupaya memperkuat sistem pencegahan korupsi di seluruh lini birokrasi.
Fadly Amran menegaskan komitmen Pemko Padang untuk terus membangun pemerintahan yang amanah dan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, rencana aksi efektivitas pengendalian korupsi menjadi wujud nyata dari semangat membangun tata kelola yang berintegritas.
“Pemerintah Kota Padang memiliki tekad kuat menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Penandatanganan ini menjadi langkah nyata menuju visi Padang sebagai Kota Amanah,” ujar Fadly.
Fadly menjelaskan, rencana aksi kolaboratif tersebut memiliki tiga makna penting. Pertama, simbol sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan independen.
Kedua, alat perbaikan kebijakan dan sistem antikorupsi, termasuk pembaruan dokumen serta SOP pemerintahan. Ketiga, upaya memperkuat budaya integritas ASN agar nilai kejujuran dan tanggung jawab tertanam dalam setiap pelaksanaan tugas.
Di sisi lain, Kepala BPKP Sumatera Barat Arif Ardianto menilai efektivitas pengendalian korupsi hanya bisa tercapai dengan kolaborasi lintas sektor dan penguatan integritas birokrasi.
Ia menekankan bahwa rencana aksi efektivitas pengendalian korupsi tidak semata bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada pengelolaan anggaran yang efisien dan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.
“Ini menjadi tantangan bersama, bagaimana kita mengefektifkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Arif juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Padang yang menunjukkan hasil baik dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan sanitasi layak rumah tangga.
Ia berharap kerja sama ini memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah. Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat menjalankan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Pemerintah Kota Padang berharap dukungan BPKP dapat mempercepat tercapainya target nasional pemberantasan korupsi serta meningkatkan indeks efektivitas pengendalian korupsi tahun 2025.
“Kami ingin Kota Padang menjadi contoh daerah yang benar-benar menerapkan pemerintahan yang amanah, transparan, dan akuntabel,” tutup Fadly Amran. (*)
