Sekolah Rakyat Segera Hadir di Solok Selatan, Lahan Luas dan Lokasi Strategis Sudah Disiapkan
Solok Selatan,Ayosumbar.id — Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mulai mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Sebagai langkah awal, lahan seluas 11,28 hektare di kawasan Golden Arm, Kecamatan Sangir, telah disiapkan dan dinilai layak untuk pengembangan fasilitas pendidikan terpadu.
Peninjauan langsung ke lokasi dilakukan oleh Bupati Solok Selatan, Khairunas, bersama sejumlah pihak terkait. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, anggota DPRD Solok Selatan, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan awal memastikan kesiapan lokasi sebelum pembangunan dimulai.
Menurut Khairunas, kawasan Golden Arm dipilih karena memiliki posisi yang strategis dan memenuhi berbagai kriteria teknis untuk pembangunan kompleks pendidikan berskala besar. Ia optimistis, keberadaan Sekolah Rakyat nantinya akan menjadi pusat pendidikan yang mampu menjangkau berbagai kalangan, khususnya masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Solok Selatan, Nurhayati, menjelaskan bahwa program ini secara khusus ditujukan bagi masyarakat pada kelompok ekonomi terbawah. Peserta didik yang akan diterima berasal dari kategori Desil 1 dan Desil 2, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah berdasarkan data sosial ekonomi nasional.
“Program ini dirancang untuk benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga akses pendidikan dapat dirasakan lebih merata,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, Sekolah Rakyat akan dibangun secara bertahap dengan jenjang pendidikan lengkap, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp250 miliar.
Meski demikian, proses pembangunan belum dapat dimulai dalam waktu dekat. Pemerintah daerah saat ini masih menunggu terbitnya Surat Keputusan resmi dari kementerian terkait sebagai dasar pelaksanaan program.
“Setelah SK keluar, barulah kita bisa masuk ke tahap lanjutan, termasuk persiapan pembangunan dan perekrutan tenaga pendidik,” jelas Nur. (adi)
