Wakil Ketua Komisi IV DPR Minta Rumuskan Teknis Penyerapan Gabah Petani
Jakarta, AyoSumbar.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR minta rumuskan teknis penyerapan gabah petani agar kehadiran negara benar-benar dirasakan petani, bukan sekadar janji.
Desakan itu mencuat menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2025 yang mengatur pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai beleid tersebut justru berisiko besar menimbulkan kekecewaan di kalangan petani.
Pasalnya, Bulog hanya diberi mandat menyerap 3 juta ton beras sepanjang 2025, sementara produksi nasional, menurut proyeksi BPS, bisa mencapai 30 juta ton.
“Jika tak diatur rinci dan terbuka, hanya sekitar 10 persen yang terserap. Ini akan memicu gejolak di lapangan,” kata Alex Indra Lukman dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).
Ia mengingatkan, hal serupa sudah ia sampaikan jauh hari, sejak Keputusan Kepala Bapanas No 14 Tahun 2025 diterbitkan awal Januari lalu.
Regulasi itu menetapkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram, tanpa menguraikan teknis penyerapan secara jelas.
“Akibat kurang cermatnya perumusan kebijakan, niat baik Presiden melalui program Asta Cita di sektor pangan justru berpotensi menjadi bumerang,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat I tersebut.
Menurut Alex, petani sempat menaruh harapan karena pemerintah siap membeli gabah mereka dengan harga wajar. Namun ternyata, kuota pembelian pun dibatasi.
“Kami sudah mengingatkan sebelum puncak panen Maret hingga Mei 2025. Tapi pemerintah seperti lambat menyikapi,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.
Dengan terbatasnya daya serap Bulog, ia mendesak pemerintah segera menyusun mekanisme teknis penyerapan GKP secara detail. Hal ini mencakup alokasi kuota per daerah dan penetapan kriteria petani yang berhak mendapat harga Rp6.500 per kg.
“Jangan sampai panen raya berikutnya terulang seperti saat ini. Kuota sudah kecil, teknis tidak jelas, petani jadi korban,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar itu.
Ia merujuk data BPS bahwa produksi GKP selama Maret 2025 diperkirakan mencapai 5,57 juta ton, kemudian turun jadi 4,95 juta ton di April dan 2,92 juta ton pada Mei.
“Masih ada panen kuartal II dan III yang harus disiapkan skema pembeliannya dari sekarang. Jika terus lamban, kepercayaan petani pada negara bisa runtuh,” lanjutnya.
Ia juga mewanti-wanti bahwa jika stok gabah petani tak terserap, para tengkulak akan kembali merajalela. Sebab, mereka bisa membeli gabah dengan harga lebih rendah dari ketetapan pemerintah, sehingga merugikan petani.
