Yota Balad: Pencegahan Korupsi Kunci Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
Padang, AyoSumbar.id – Pencegahan korupsi menjadi komitmen bersama pemerintah daerah se-Sumatera Barat melalui pembenahan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Komitmen itu diteken Wali Kota Pariaman Yota Balad bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, kepala daerah, dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumbar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).
Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Sumbar.
Kegiatan itu disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Ketua KPK Komjen Pol Setyo Budiyanto, Perwakilan BPKP RI Setya Nugraha, serta perwakilan LKPP.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menilai pertemuan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah di Sumbar.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah di Sumbar untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Mahyeldi.
Ia berharap upaya tersebut tidak berhenti di tingkat provinsi. Menurut Mahyeldi, penguatan pencegahan korupsi perlu diterapkan secara konsisten di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin Mahyeldi dan diikuti para kepala daerah serta ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumbar.
Penguatan APIP menjadi salah satu perhatian dalam agenda tersebut. Ketua KPK Komjen Pol Setyo Budiyanto menempatkan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah sebagai unsur penting dalam pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, APIP merupakan salah satu unsur yang penting,” ujar Setyo Budiyanto.
Ia berharap posisi APIP diperkuat agar mampu menjalankan fungsi sebagai sistem peringatan dini bagi kepala daerah dan ASN.
Pandangan tersebut sejalan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus. Ia menilai APIP memiliki posisi penting dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
“Posisi APIP sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah sangat penting. Penyimpangan yang terjadi dapat dideteksi terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah hukum,” jelas Akhmad Wiyagus.
Bagi Pemerintah Kota Pariaman, Rakor tersebut menjadi ruang untuk menerima pembekalan sekaligus mengevaluasi tata kelola pemerintahan. Wali Kota Pariaman Yota Balad mengatakan kegiatan itu menunjukkan keseriusan Pemko Pariaman dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan.
“Penandatanganan komitmen bersama ini bukan sekadar seremonial, melainkan pijakan nyata bagi Pemko Pariaman untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir. Kami berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih akuntabel dan transparan,” ujarnya.
Yota juga menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan pemerintahan yang bersih dan melayani. “Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap kebijakan, diharapkan kepercayaan masyarakat semakin meningkat serta pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dalam memajukan Kota Pariaman,” tutupnya.
Selain Yota Balad, Rakor turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar dan pimpinan perangkat daerah terkait. (*)
